Palu(SULTENG).BM- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mulai mengkonsultasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepada publik. Konsoltuasi ini untuk mendapatkan saran dan tanggapan atas dokumen RPJMD yang tengah disusun. Konsultasi public tersebut dibuka oleh Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto secara virtual di ruang video konferensi kantor gubernur, Kamis (15/7/2021).
Pada sambutan gubernur yang dibacakan antara lain disampaikan poin-poin penjabaran visi-misi ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas. “Semoga dari forum ini dapat dihimpun masukan-masukan strategis guna menyempurnakan rancangan awal ini,” harap Plt Asisten di awal sambutan tertulis gubernur.
Perlindungan kesehatan masyarakat dari Covid-19, penyediaan APBD sensitif bencana, padat karya, pendirian sekolah vokasional, kerja sama antar kawasan dengan provinsi bertetangga, retribusi aset, pertanian digital, dan penciptaan anak usaha BUMD, merupakan langkah-langkah prioritas pemerintah provinsi untuk mewujudkan Sulteng lebih sejahtera dan maju.
Dengan target kinerja yang diharapkan antara lain: penurunan kemiskinan menjadi 5,92 %; penurunan pengangguran menjadi 3,04 %; indeksi gini berada pada kategori moderat 0,32 poin; peningkatan IPM menjadi 70,39 dan kesemua target diharap terwujud pada 2026.
Ditambah lagi, untuk percepatan penanganan dampak bencana 28 September 2018, Pemerintah Provinsi lewat APBD Perubahan 2021 telah menganggarkan lebih dari Rp 61 miliar untuk biaya percepatan pembebasan lahan huntap di wilayah Pasigala dan pembangunan SPAM regional untuk pengadaan air bersih.
“Harapan saya agar Kepala OPD dapat mendalami dan memahami RPJMD ini secara utuh, yang mana substansinya masih bersifat makro, sehingga perlu dan harus saudara turunkan menjadi rencana strategis perangkat daerah dengan target kinerja yang lebih spesifik lagi,” pesan Plt Asisten mewakili Gubernur Rusdy Mastura.(*)
Baca Juga
#Gan | Humas Sulteng
Media online www.benangmerahnews.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment