Sumedang(JABAR).BM- Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendapat 'ijazah khusus' dari pimpinan Pondok Pesantren Islam Internasional Terpadu Asy-Syifaa Wal Mahmuudiyyah, Abuya KH M. Muhyidin Abdul Qodir Al-Manafi, saat berkunjung ke Ponpes tersebut, Jumat (20/8/2021) malam.
'Ijazah' tersebut dimaksudkan agar niat dan cita-cita mulia LaNyalla bisa tercapai. Selain itu juga menjadi salah satu wasilah tumbuhnya berbagai kebaikan di Indonesia sehingga berguna bagi rakyat dan bisa berperan lebih luas lagi demi kemajuan bangsa.
DPD RI sendiri sedang berusaha melakukan amandemen konstitusi. Menurut LaNyalla, hal ini dilakukan untuk mengembalikan hak konstitusional DPD RI yang hilang akibat amandemen sejak tahun 1999 hingga 2002, yakni mencalonkan presiden dan wakil presiden.
"Sebelum amandemen terdahulu, presiden dan wakil presiden dipilih MPR yang terdiri atas DPR, Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Saat amandemen ketiga, utusan daerah berganti menjadi DPD. Tetapi hak DPD sebagai wakil daerah yang dipilih rakyat langsung jauh berbeda dengan DPR. DPR bisa calonkan presiden, DPD tidak bisa. Itu makanya kita akan amandemen agar bisa seimbang antara DPD dan DPR," paparnya.
Senator asal Jawa Timur itu juga menyinggung jasa besar civil society yang menjadikan Indonesia merdeka. Mereka inilah yang seharusnya menjadi pemilik sah karena menjadi pemodal besar negara ini.
"Yang menjadikan Indonesia merdeka dan Indonesia ada, bukan partai politik. Tetapi kekuatan sipil, ada kerajaan dengan rajanya, ulama, santri, kaum cerdik pandai dan lainnya," ucap LaNyalla.
Saat ini, lanjut LaNyalla, bangsa Indonesia dipenuhi persoalan rumit. Tidak hanya sektor kesehatan karena pandemi tetapi juga persoalan ekonomi dan lainnya.
"Melihat kondisi saat ini manusiawi kalau ada anak bangsa yang ingin berbuat sesuatu untuk membenahi dan membangun bangsa menjadi lebih baik," katanya.
Abuya M. Muhyidin Abdul Qodir Al-Manafi sepakat dengan LaNyalla. Indonesia butuh sosok pemimpin yang berpandangan luas ke depan, yang bisa menghadirkan terobosan baru agar bangsa ini mendapat hasil gemilang.
"Kita akan terus dukung dan doakan siapa pun yang mempunyai keinginan besar untuk mengubah Indonesia lebih maju, lebih adil dan makmur," ujar Abuya.
Dalam kesempatan itu Abuya Muhyidin juga memberi apresiasi tinggi ke LaNyalla yang selalu dekat dengan ulama dengan menyempatkan diri mengunjungi pesantren-pesantren di sela kesibukan.
"Sebuah kebanggaan tentunya bagi kita karena silaturahmi itu berdampak positif, akan memperpanjang usia dan mempermudah rezeki," lanjutnya.
Abuya juga berpesan supaya pesantren dapat didorong ke depan roda dakwahnya, sehingga negara ini tidak kehilangan akhlak dan norma-norma agama.
Untuk diketahui, Ponpes Islam Internasional Terpadu Asy-Syifaa Wal Mahmuudiyyah berdiri megah di lahan seluas 2 hektar itu berada di Dusun Simpang, Desa Haur Ngombong, Pamulihan, Sumedang.
Pesantren dibangun pada tahun 2011 dan peletakan batu pertama pembangunan dilakukan oleh ulama kondang asal Yaman Habib Umar bin Hafidz.
Ponpes tersebut menjadi pusat dari pesantren yang sudah ada sebelumnya sejak tahun 2000-an yang tersebar di beberapa tempat di wilayah Sumedang dan Bandung.
Saat berkunjung, Ketua DPD RI didampingi senator Eni Sumarni (Jawa Barat), Fachrul Razi (Aceh), Bustami Zainudin (Lampung), Ahmad Nawardi (Jawa Timur), Andi Muh Ihsan (Sulawesi Selatan) dan Sekjen DPD RI Rahman Hadi. Serta putra dan putri Keraton Sumedang Larang.(*)
'Ijazah' tersebut dimaksudkan agar niat dan cita-cita mulia LaNyalla bisa tercapai. Selain itu juga menjadi salah satu wasilah tumbuhnya berbagai kebaikan di Indonesia sehingga berguna bagi rakyat dan bisa berperan lebih luas lagi demi kemajuan bangsa.
DPD RI sendiri sedang berusaha melakukan amandemen konstitusi. Menurut LaNyalla, hal ini dilakukan untuk mengembalikan hak konstitusional DPD RI yang hilang akibat amandemen sejak tahun 1999 hingga 2002, yakni mencalonkan presiden dan wakil presiden.
"Sebelum amandemen terdahulu, presiden dan wakil presiden dipilih MPR yang terdiri atas DPR, Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Saat amandemen ketiga, utusan daerah berganti menjadi DPD. Tetapi hak DPD sebagai wakil daerah yang dipilih rakyat langsung jauh berbeda dengan DPR. DPR bisa calonkan presiden, DPD tidak bisa. Itu makanya kita akan amandemen agar bisa seimbang antara DPD dan DPR," paparnya.
Senator asal Jawa Timur itu juga menyinggung jasa besar civil society yang menjadikan Indonesia merdeka. Mereka inilah yang seharusnya menjadi pemilik sah karena menjadi pemodal besar negara ini.
"Yang menjadikan Indonesia merdeka dan Indonesia ada, bukan partai politik. Tetapi kekuatan sipil, ada kerajaan dengan rajanya, ulama, santri, kaum cerdik pandai dan lainnya," ucap LaNyalla.
Saat ini, lanjut LaNyalla, bangsa Indonesia dipenuhi persoalan rumit. Tidak hanya sektor kesehatan karena pandemi tetapi juga persoalan ekonomi dan lainnya.
"Melihat kondisi saat ini manusiawi kalau ada anak bangsa yang ingin berbuat sesuatu untuk membenahi dan membangun bangsa menjadi lebih baik," katanya.
Abuya M. Muhyidin Abdul Qodir Al-Manafi sepakat dengan LaNyalla. Indonesia butuh sosok pemimpin yang berpandangan luas ke depan, yang bisa menghadirkan terobosan baru agar bangsa ini mendapat hasil gemilang.
"Kita akan terus dukung dan doakan siapa pun yang mempunyai keinginan besar untuk mengubah Indonesia lebih maju, lebih adil dan makmur," ujar Abuya.
Dalam kesempatan itu Abuya Muhyidin juga memberi apresiasi tinggi ke LaNyalla yang selalu dekat dengan ulama dengan menyempatkan diri mengunjungi pesantren-pesantren di sela kesibukan.
"Sebuah kebanggaan tentunya bagi kita karena silaturahmi itu berdampak positif, akan memperpanjang usia dan mempermudah rezeki," lanjutnya.
Abuya juga berpesan supaya pesantren dapat didorong ke depan roda dakwahnya, sehingga negara ini tidak kehilangan akhlak dan norma-norma agama.
Untuk diketahui, Ponpes Islam Internasional Terpadu Asy-Syifaa Wal Mahmuudiyyah berdiri megah di lahan seluas 2 hektar itu berada di Dusun Simpang, Desa Haur Ngombong, Pamulihan, Sumedang.
Pesantren dibangun pada tahun 2011 dan peletakan batu pertama pembangunan dilakukan oleh ulama kondang asal Yaman Habib Umar bin Hafidz.
Ponpes tersebut menjadi pusat dari pesantren yang sudah ada sebelumnya sejak tahun 2000-an yang tersebar di beberapa tempat di wilayah Sumedang dan Bandung.
Saat berkunjung, Ketua DPD RI didampingi senator Eni Sumarni (Jawa Barat), Fachrul Razi (Aceh), Bustami Zainudin (Lampung), Ahmad Nawardi (Jawa Timur), Andi Muh Ihsan (Sulawesi Selatan) dan Sekjen DPD RI Rahman Hadi. Serta putra dan putri Keraton Sumedang Larang.(*)
Baca Juga
#Gan | MC PPWI
Media online www.benangmerahnews.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment