Surabaya(JATIM).BM- Ketua Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (Satgas PMK) Letjen TNI Suharyanto meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan pelaksanaaan strategi penanganan PMK di wilayahnya. Hal tersebut disampaikan Suharyanto saat membuka kegiatan Pelatihan Kepemimpinan dalam Penanggulangan Bencana di Lingkungan Pemerintah Daerah sekaligus Monitoring dan Evaluasi Penanganan PMK di Jawa Timur, Rabu (2/11).
"Provinsi Jawa Timur saat ini tercatat memiliki kasus aktif nomor 1 di Indonesia. Tolong ini (pemerintah daerah) segera bahu membahu untuk mempercepat penanganan PMK di Provinsi Jawa Timur," tegas Suharyanto.
Dalam arahannya, Ketua Satgas PMK Nasional menekankan kembali 5 strategi penanganan PMK yaitu, pengobatan, biosecurity, vaksinasi, testing, dan potong bersyarat. Suharyanto menekankan prioritas utama saat ini untuk penanganan PMK di Jawa Timur adalah pengobatan dan vaksinasi.
"Jawa Timur saat ini termasuk daerah yang tingkat kesembuhannya rendah. Saya minta untuk dicek pengobatan ini, kalau ketersediaan obatnya kurang segera laporkan," jelasnya.
Saat ini, persentase kesembuhan kasus konfirmasi PMK di Jawa Timur sebesar 78,57%, berada di bawah Jawa Tengah sebesar 81,73% dan Jawa Barat sebesar 82,87%.
Suharyanto mengatakan, pengobatan tidak hanya bergantung pada pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah. Dirinya mencontohkan seperti yang dilakukan di Jawa Barat, para peternak bisa menggunakan obat-obatan tradisional.
"Di Jawa Barat para peternak memberikan obat tradisional kepada hewan ternaknya. Misalnya dengan memberikan campuran citrun makanan, molase, dan air untuk pengobatan di daerah mulut hewan," jelasnya.
Sementara untuk pengobatan kaki dan kuku dapat menggunakan campuran cuka dan air dengan perbandingan 1:2 dan disemprotkan pada kaki yang luka sebanyak 3x sehari. Pasca pengobatan, hewan rentan PMK dapat diberikan pakan singkong yang diparut dan dicampurkan dengan molase.
Selanjutnya, Ketua Satgas PMK yang juga menjabat sebagai Kepala BNPB itu mengingatkan untuk Biosecurity dipastikan kembali pelaksanaannya. Hal ini untuk mencegah adanya penularan virus karena saat ini di Jawa Timur setiap hari masih terjadi penularan.
"Pastikan dan cek peralatan serta perlengkapan untuk biosecurity masih tersedia atau tidak, kalau kurang sekali lagi saya tekankan segera laporkan, kita akan kirim bantuan," tambahnya.
Dalam kegiatan yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, dan seluruh pimpinan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur itu, Suharyanto juga mengapresiasi capaian vaksinasi yang telah dilakukan Jawa Timur.
"Capaian vaksinasi di Jawa Timur nomor 1 di Indonesia, bagus sekali ini. Saya sangat mengapresiasi dan meminta daerah lain untuk mencontoh Jawa Timur dalam pelaksanaan vaksinasi hewan rentan PMK," kata Suharyanto.
Hingga Minggu (30/10), Jawa Timur telah menyuntikkan vaksin sebanyak 846.117. Angka itu mencapai 83,62% dari alokasi yang telah diberikan pemerintah pusat yaitu sebanyak 1.011.850.
"Sisa vaksin sebanyak 165.733 ini segera dihabiskan, tambahkan lagi vaksinatornya untuk mempercepat pelaksanaan. Saya yakin kalau (vaksinasi) dipercepat, penularannya dicegah, dan pengobatan dikuatkan akhir Desember 2022 Jawa Timur sudah bisa menurun kasus aktifnya, lebih baik lagi kalau bisa zero case," tegas Suharyanto.
Hingga Senin (31/10), kasus aktif PMK di Provinsi Jawa Timur dilaporkan sebanyak 34.751 ekor. Delapan (8) kabupaten/kota sudah menyatakan zero case reported di antaranya adalah Kota Situbondo, Kota Madiun, Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Blitar, dan Kota Batu.
Baca Juga
#Gan | BNPB
Media online www.benangmerahnews.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment