JAKARTA.BM- Badan Pembina Olahraga Korpri menggelar Munas IX yang diselenggarakan di Hotel Oasis, Jakarta, Rabu (15/2/2023). Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional (DPKN) Prof. Zudan Arif Fakrulloh yang juga menjabat Dirjen Dukcapil Kemendagri, sekaligus memerintahkan jajarannya melalui Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Erikson P. Manihuruk, untuk menggelar pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi anggota Korpri di DPKN, DPK kementerian/lembaga dan DPK provinsi.
Tampak mengawali proses pendaftaran IKD di event Munas Bapor Korpri ini adalah Wakil Ketua Umum Dr. Bima Haria Wibisana. Setelah itu berlanjut ke seluruh jajaran pengurus Korpri berbagai tingkatan ikut mendaftar aplikasi IKD atau KTP digital terinstal di telepon selularnya.
Waketum Korpri Nasional ini menyatakan, manfaat pelayanan IKD ini sangat penting bagi anggota KORPRI di berbagai tingkat kepengurusan. "Kita ingin semua data dokumen kependudukan seperti KTP, KK, NPWP dan lainnya terintegrasi dalam satu genggaman di handphone masing- masing. Ini demi mendukung kebijakan pemerintah," kata Bima.
Sementara itu dalam arahannya Ketum Korpri Nasional Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengingatkan, seluruh kabupaten/kota di Indonesia sudah menerapkan identitas kependudukan digital ini.
Zudan mengatakan, pembuatan KTP digital harus didampingi oleh petugas. Sebab, diperlukan verifikasi dan validasi yang sangat ketat bahwa pemegang KTP digital betul-betul pengguna yang bersangkutan.
Zudan menyatakan identitas digital sudah waktunya banyak digunakan dalam aktivitas sehari-hari ASN anggota Korpri. "KTP digital banyak manfaatnya, seperti sebagai penanda identitas pembelian barang secara online, membuka akun bank, atau membuka akun di berbagai layanan lain. Identitas digital juga berguna untuk memberikan efisiensi saat beraktivitas di ruang digital, karena membuat proses pelayanan publik menjadi lebih mudah," demikian Dirjen Zudan Arif Fakrulloh.
Baca Juga
#Gan | Rel
Media online www.benangmerahnews.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment