Pakaian Bekas Impor Ramaikan Bazar Kota Padang

Display produk pakaian bekas impor di salah satu stand bazar

Padang(SUMBAR).BM- Presiden Joko Widodo mengecam praktik pembelian pakaian bekas impor atau yang dikenal sebagai thrifting karena dapat merusak industri tekstil dalam negeri. 

Impor pakaian bekas biasanya dijual dengan harga yang sangat murah di Indonesia, yang dapat menyebabkan produk-produk dalam negeri kehilangan daya saing. 

Namun, bagaimana pihak berwenang menegakkan hukum terhadap penyelundupan pakaian bekas dan apakah bisnis thrifting dianggap sah oleh masyarakat dan ini masih menjadi pertanyaan.

Bahkan baru- baru ini, KNPI Sumatera Barat menggelar bazar pakaian bekas bertempat di GOR.H. Agus Salim Kota Padang, mulai sejak 1-5 November 2023

Terkait hal ini salah seorang masyarakat pengunjung bazar Deni merasa heran dengan kegiatan bazaar pakaian impor bekas tersebut 

Tadi saya sempat meninjau bazaar tersebut, tapi hanya sebentar. Tempat bazaar di ruangan membuat ruangan menjadi sumpek sehingga hidung menjadi geli dan bersin, ucapnya, Kamis sore (02//11)

Sebagaimana diketahui, Pakaian bekas import selain membunuh industri lokal namun juga menjadi sumber penyakit.

Kian menjamur dan digandrungi masyarakat. Padahal keberadaannya tidak melalui prosedur yang seharusnya. 

"Kenapa bisa masuk dan diperdagangkan? berarti ada kelalaian dalam penegakan hukum," ucapnya.

Lebih lanjut, memakai pakaian bekas dan sepatu bekas dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, terutama pada kesehatan kulit.

“Penyakit endemi yang berasal dari luar negeri bakal berkembang dan menjadi hal yang menakutkan, apalagi negara tetangga kita sudah terkena pandemi virus nipah,” terangnya.

Terpisah

Kemenkes baru- baru ini telah mengeluarkan  surat edaran nomor HK.02.02/C/4022/2023 tentang kewaspadaan terhadap Virus Nipah,” serta penanganan penyakit pandemi .

Dirjen P2P mengatakan, penerbitan SE ini dimaksudkan untuk meningkatkan kewaspadaan bagi semua pemangku kepentingan terkait deteksi dini kasus penyakit virus nipah.

“Hingga saat ini keberadaan virus nipah pada manusia di Indonesia belum banyak diketahui. Namun mengingat letak geografis Indonesia berdekatan dengan negara yang melaporkan wabah, maka kemungkinan risiko penyebaran dapat terjadi,” ujar Maxi.

Dalam SE, Maxi meminta KKP, dinkes provinsi/kabupaten/kota, serta fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) untuk melakukan pemantauan kasus dan negara terjangkit di tingkat global melalui kanal resmi Kemenkes dan Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Sampai berita ini ditayangkan media  ini berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait.

Baca Juga

#Gan | Tim