BSKDN Kemendagri Dukung Komitmen Pemprov Kalbar Tingkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

JAKARTA.BM- Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan dukungannya terhadap komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Hal itu disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo di Kantor BSKDN Kemendagri, Jakarta, Kamis (25/1/2024).

"Kami sangat mendukung komitmen Pemprov Kalbar dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel," ujarnya.

Lebih lanjut, Yusharto mengatakan, Pemprov Kalbar memperoleh nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tertinggi pada klaster kapasitas fiskal daerah sedang. Nilai yang diperoleh sebesar 86,599. Dari sejumlah dimensi yang diukur, dimensi alokasi anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dimensi dengan perolehan paling tinggi.

"Nilai dimensi 2 (alokasi anggaran belanja dalam APBD) menjadi yang paling tinggi yakni sebesar 20. Nilai tersebut sudah memenuhi mandatory spending baik pendidikan, kesehatan, infrastruktur maupun SPM (Standar Pelayanan Minimal)," jelasnya.

Adapun skor terendah berasal dari dimensi 5 atau dimensi kondisi keuangan daerah sebesar 7,51. Terkait dimensi tersebut, Yusharto meminta Pemprov Kalbar untuk meningkatkan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. "Layanan publik yang mudah diakses dan menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat perlu terus ditingkatkan kualitasnya," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga berpesan agar ke depan Pemprov Kalbar dapat lebih meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah sehingga lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan demikian, dia meyakini Pemprov Kalbar akan mampu mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, sehingga kesejahteraan masyarakat di daerah setempat juga ikut meningkat.

Baca Juga

#Gan | Rel